Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sebagian besar wilayah Indonesia pada pekan ketiga Mei 2025. Tren positif ini terutama disumbang oleh sejumlah komoditas pangan strategis, seperti cabai rawit (-21,33%), bawang putih (-2,68%), bawang merah (-8,57%), dan telur ayam ras. Penurunan IPH ini menunjukan bahwa secara umum kondisi pasokan pangan saat ini dalam kondisi cukup, distribusi lancar, dan tidak terdapat gejolak yang cukup berarti di pasar.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kementerian Dalam Negeri pada Senin (19/5), menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan NFA bersama para pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Upaya tersebut meliputi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), aksi bela beli produk peternak, serta mempertemukan pelaku usaha di wilayah sentra produksi dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur.
“Tujuannya agar rantai pasok dapat dipangkas melalui pertemuan langsung antarpelaku usaha. Dengan menjalankan skema business to business (B to B), kami percaya stabilisasi harga tidak hanya dapat dicapai melalui intervensi pemerintah, tetapi juga melalui kolaborasi langsung antarpengusaha dari wilayah produsen dan konsumen,” jelas Arief.
Ke depan, NFA bersama kementerian dan lembaga terkait akan fokus memperkuat distribusi pangan ke wilayah Timur Indonesia, termasuk melalui rencana penyaluran kembali beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di zona III.
Deputi Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, menyampaikan bahwa beberapa komoditas pangan dengan harga yang sebelumnya relatif tinggi kini mulai menunjukkan tren penurunan, di antaranya beras medium, Minyakita, dan bawang putih. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif NFA dalam mempertemukan pemangku kepentingan dari wilayah Timur Indonesia dengan para produsen utama.
“Kami berulang kali menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Pangan Nasional atas inisiatif tersebut. Gubernur Maluku, mewakili beberapa daerah di zona III, bahkan menyampaikan harapan agar beras SPHP segera disalurkan kembali ke wilayah mereka. Jika sebelumnya sempat ditahan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyalurkannya,” kata Edy.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Zulhas menargetkan pembentukan lebih dari 80.000 Koperasi Merah Putih sebelum 30 Juni 2025.
“Koperasi desa akan dibentuk di seluruh desa, dengan akses langsung ke produsen. Tujuannya untuk memangkas rantai distribusi dan memperkuat perekonomian desa. Kita ingin desa-desa menjadi aktif, kreatif, dan ekonominya tumbuh,” ujar Zulkifli Hasan.