Upaya pemerintah dalam komando Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasi swasembada pangan, terutama beras, sangat penting disokong oleh banyak pihak. Seiring peningkatan produksi beras di 2025 ini, pemerintah pun melalui Perum Bulog melakukan penyerapan hasil panen petani untuk disimpan sebagai stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mencetuskan perlu upaya penguatan edukasi kepada petani padi. Menurutnya, edukasi diperlukan agar kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) tanpa rafaksi dapat didukung dengan peningkatan kualitas GKP yang dihasilkan oleh petani.
“Kita apresiasi sekali sama teman-teman TNI Polri. Tidak ada organisasi yang se-solid ini. Jadi bapak ibu semua harus bangga menjadi bagian dari TNI dan Polri,” ucap Arief dalam Dialog Kebangsaan ‘Mewujudkan Ketahanan Pangan’ di Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia (Sespim Lemdiklat Polri), Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa (15/4/2025).
“Bapak presiden perintah ke kita semua untuk swasembada pangan. Itu mutlak. Hari ini kita kerjakan swasembada beras. Bulan Maret dan April ini adalah puncak panen, maka kita tugaskan Bulog untuk melakukan penyerapan. Harga GKP Rp 6.500 hari ini itu tanpa rafaksi dan any quality. Ini memang menuntut kita kerja lebih keras, tetapi bisa membantu para petani yang ada di sawah,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, penegasan keberpihakan pemerintah terhadap petani ditunjukkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran CBP. Presiden telah memandatkan target pengadaan beras dalam negeri di 2025 sebanyak 3 juta ton dengan HPP Rp 6.500 per kilogram (kg) untuk GKP dengan segala kualitas di tingkat petani.
“Kita perlu bantu Bulog dalam mengedukasi sedulur petani bahwa GKP yang dibeli Bulog, bukan gabah kering pohon, bukan gabah hijau, bukan yang dipanen masih hijau. Pemerintah itu betul membeli Rp 6.500, tetapi kualitasnya itu maksudnya bukan panen yang disegerakan, tapi gabah kering panen,” beber Arief.
“Ini yang dialami Bulog hari ini, karena apabila digiling, malah bukan meningkatkan produktivitas, tetapi rendemennya bisa kurang bagus. Jadi perlu ada edukasi ke petani supaya beras Bulog nanti tidak tengik, tidak apek, dan warnanya menguning selama disimpan,” jelasnya.
Untuk diketahui, realisasi penyerapan setara beras oleh Bulog sampai 15 April sore telah menyentuh angka 1,074 juta ton atau 35,82 persen dari target. Dengan begitu, total stok beras yang disimpan Bulog se-Indonesia telah mencapai 2,6 juta ton.
Pemerintah optimistis Bulog dapat mencapai total serap 2 juta ton hingga April 2025 ini, sebagaimana target yang sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Februari lalu. Terlebih, proyeksi produksi beras di April ini masih dapat menorehkan angka 4,95 juta ton atau ada surplus 2,42 juta ton terhadap kebutuhan konsumsi bulanan di April yang berkisar di 2,53 juta ton.
“Realisasi serapan Bulog sudah 1 juta ton. Ini adalah setara beras, tapi kita mau sampaikan bahwa 60-70 persen itu adalah gabah. Jadi masih ada satu proses lagi untuk dikeringkan dan digiling untuk menjadi beras oleh Bulog. Kesinambungan ini memang kritikal, setelah Bulog menyerap, di simpan, dan nanti kita siram dengan stok saat kondisi defisit,” ungkap Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.
“Upaya optimalisasi penyerapan hasil panen petani ini juga usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Sesuai perintah Bapak Presiden, harga petani tidak boleh jatuh sangat jauh saat panen raya. Hari ini rerata harga GKP petani masih lebih dari HPP Rp 6.500 per kilogram,” sambungnya.
“Untuk itu, sangat penting menjaga kolaborasi dengan TNI Polri. Pengabdiannya hari ini sungguh luar biasa. Tidak ada kegiatan pangan nasional yang tidak berkaitan dengan TNI Polri. Jadi sekali lagi, terima kasih dan salam hormat dan bangga saya kepada seluruh insan TNI Polri,” pungkas Arief.
Selanjutnya, Kepala Koordinator Widyaiswara Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah Polri (Kakor WI Sespimmen Polri) Brigadir Jenderal Polisi Slamet Hariyadi, dalam sambutannya turut mengamini bahwa peran TNI dan Polri dibutuhkan dalam dukungan perwujudan ketahanan pangan nasional.
“Dalam kegiatan Dialog Kebangsaan ini perlu kami sampaikan untuk peserta didik dari Sespim ini ada 3 sekolah. Ada Sespimti, ada Sespimmen, ada Sespimma. Sespimti terdiri dari 54 orang dengan komposisi dari Polri ada 40 orang, dari TNI ada 11 orang, termasuk dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ada 1 orang. Ada juga dari Kejaksaan Agung 1 orang dan juga dari Badan Siber dan Sandi Negara ada 1 orang,” tuturnya.
“Kemudian untuk Sespimmen ada 239 orang. Untuk Polri 223 orang dan TNI ada 14 orang. Kemudian untuk siswa dari mancanegara ada 2 orang, yaitu dari Timor Leste dan dari Fiji. Kemudian untuk Sespimma, peserta ada 100 orang. Ini adalah yang menghadiri dan mengikuti Dialog Kebangsaan pada pagi hari ini,” ucapnya.
“(Kemudian) bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, peran semua pihak serta TNI Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan stabilitas sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” urai Brigjen Pol Slamet.