Pemerintah berkomitmen untuk menguatkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, seperti terjadinya bencana. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menuturkan stok CPP selama ini dipertebal, turut disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
Adapun hal tersebut terkait adanya potensi banjir besar bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya sebagaimana peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Antisipasinya pemerintah sudah punya CPP yang cukup. Untuk di Bulog Jakarta ada stok beras 280 ribu ton. Kita tidak berharap bencana terjadi. Mari kita berdoa semuanya baik-baik saja. Tapi kita telah bersiap dari segi pangan. Seperti kemarin untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi, kita minta Bulog untuk menyalurkan,” ungkap Arief selepas meninjau Pasar Kebayoran Lama, Jakarta pada Jumat (6/12/2024).
“Jadi sekarang kita sudah punya sistem khusus untuk bencana. Begitu ada bencana, Pemda bersurat ke Badan Pangan Nasional mengenai bantuan pangan beras. Setelah itu diverifikasi dan Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog untuk penyaluran. Nomor satu, bantuan dalam bentuk beras sudah ada dulu. Berikutnya tentunya pasti ada dari Kementerian Sosial, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan lainnya,” sambungnya.
Untuk diketahui, dalam membantu penanggulangan bencana dan keadaan darurat terkait erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, pemerintah melalui NFA telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CPP dalam bentuk beras sejumlah 63.979 kg. Ini diperuntukkan bagi 5.816 jiwa dengan alokasi 250 gram selama 44 hari.
Di samping itu, Bulog juga diminta mempercepat penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga alokasi bulan Desember, khusus bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki. Penggunaan CPP untuk bencana dan keadaan darurat seperti ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. Sementara teknis penyalurannya diperincikan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 30 Tahun 2023.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengajak pula kepada pemerintah daerah untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), sehingga ketahanan pangan secara nasional dapat semakin kuat. Adapun tata cara perhitungan jumlah CPPD dalam bentuk beras telah diatur dalam Perbadan Nomor 15 Tahun 2023.
“Perlu disampaikan kepada masyarakat luas dan seluruh pemerintah daerah, kita harus punya CPPD. Sebagai referensi di Jakarta punya Food Station, di situ ada cadangan beras. Lalu Pasar Jaya di beberapa pasarnya sudah memiliki cold storage untuk memperpanjang shelf life,” ujar Arief.
“Jadi stok itu tidak bisa sekali datang, lalu habis. Kita harus punya bufferdan kita cadangkan. Nantinya secara keseluruhan indeks ketahanan pangansecara nasional itu akan naik. Begitu ketahanan pangan jadi lebih tinggi, harga bisa stabil seperti hari ini,” pungkasnya.