Tebu yang merupakan bahan baku industri gula memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia. Industri gula berbahan baku tebu termasuk salah satu sumber pendapatan bagi ribuan petani tebu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dari total produksi gula dalam negeri di 2022 sebesar 2,4 juta ton sebagian besar bersumber dari perkebunan rakyat di angka 1,5 juta ton atau berkontribusi sampai 63 persen.
Berkaca dari hal tersebut, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus memastikan para petani tebu, termasuk yang tergabung di dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), memiliki semangat menanam demi peningkatan produksi gula konsumsi dalam negeri.
“Saat diberi amanah oleh Bapak Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Pangan Nasional yang pertama, memang cukup menantang. Tapi percayalah Badan Pangan Nasional selalu bersama dengan para petani se-Indonesia, termasuk APTRI. Intinya kami akan terus menjaga ekosistem pangan dan kewajaran harga mulai dari tingkat petani sampai konsumen,” ucap Kepala NFA Arief Prasetyo Adi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APTRI di Bogor, Jawa Barat pada Rabu (24/7/2024).
“Hari ini kita terus jaga petani. Saat ini petani tebu lebih senang menanam. Ini karena kami percaya kesejahteraan petani itu berbanding lurus dengan produksi. Dengan HAP terakhir di Rp 14.500, petani mulai bisa tersenyum. Tentu karena penetapan HAP mempertimbangkan faktor agroinput yang ada di petani,” lanjut Arief.
Sebagaimana diketahui, NFA sejak Mei 2024 telah menetapkan kebijakan relaksasi Harga Acuan Pembelian (HAP) gula konsumsi di tingkat produsen sebesar Rp 14.500 per kilogram (kg). Ini berlaku sampai berakhirnya musim giling atau sampai ada regulasi HAP gula konsumsi yang terbaru. Dengan itu, dapat dikatakan kebijakan relaksasi HAP gula konsumsi di tingkat produsen turut mempengaruhi perubahan positif indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR).
Pada Juni 2024, BPS mencatat NTPR berada di angka 149,40 atau mengalami kenaikan 2,68 persen dari bulan sebelumnya. NTPR pada Mei 2024 tercatat di angka 145,50. Sementara pada indeks harga yang diterima oleh petani tanaman perkebunan rakyat juga mengalami eskalasi sebesar 2,88 persen, yakni pada Mei 2024 di 176,77 poin dan pada Juni 2024 menjadi 181,87 poin.
“Badan Pangan Nasional tentunya setiap mau mengubah HAP itu, pasti melibatkan para petani, sehingga petani bisa menyesuaikan dengan agroinputnya. HAP itu sesuai dengan agroinput dan di hilir juga tentunya, supaya daya belinya tidak turun. Kita perlu duduk bersama. Nanti terkait kebutuhan pupuk, saya akan bicarakan dengan Dirut Pupuk Indonesia. Saya juga akan bicarakan dengan ID FOOD dan juga Bulog, untuk menjadi standby buyer Bapak Ibu semua, sehingga harga tidak jatuh di tingkat petani,” kata Arief.
“Jadi penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), itu perlu pendanaan di BUMN pangan. Kemarin saya bersama ID FOOD dengan BTN sudah disiapkan pendananya sekitar Rp 500 miliar. Ke depan mungkin ada berikutnya Rp 3 triliun. Ini inisiasi Badan Pangan Nasional yang meminta Kementerian Keuangan memberikan subsidi bunga pinjaman khusus untuk CPP, termasuk gula. Jadi BUMN pangan bisa menabung stok gula sampai musim giling berikutnya,” sambungnya.
Adapun stok CPP gula konsumsi per 24 Juli total ada sampai 11,4 ribu ton. Ini terdiri dari Perum Bulog yang mengelola 10,5 ribu ton dan ID FOOD 826 ton. NFA sendiri telah memberikan target jumlah minimal stok gula konsumsi di akhir tahun 2024 di kisaran 25 ribu ton. Ini sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 379.1/TS.03.03/K/11/2023 Tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan CPP Tahun 2024.
Ketua APTRI Soemitro Samadikoen turut mendorong pemerintah agar terus menjaga stok gula konsumsi sebagai CPP. “Terima kasih atas kehadirannya Pak Arief, bapaknya petani tebu. Kita telah terbantu dengan penetapan HAP dan ini telah memberikan harapan kepada petani kita. Lalu kita tidak boleh melepas kemitraan antara petani dengan pabrik gula,” ujar Soemitro.
“Kita ingin tanaman tebu bisa berkompetisi dengan tanaman pangan lainnya. Pemerintah harus pegang stok melalui BUMN. Kalau bisa pegang sampai 1 juta ton. Maka harga gula tidak akan naik, karena ketika ada kenaikan, bisa langsung intervensi ke pasar seperti halnya beras,” tutupnya.
Pada pembukaan Rakernas APTRI hari ini turut dihadiri Kementerian Pertanian, ID FOOD, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, Asosiasi Gula Indonesia, beserta sekitar 200 anggota APTRI dan stakeholder lainnya.