Pemantauan distribusi bantuan pangan beras terus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi. Sebagai salah satu program bantalan ekonomi kepada masyarakat yang rentan terdampak fluktuasi harga pangan, kesinambungan bantuan pangan beras diharapkan dapat menyangga daya beli dan tingkat ketercukupan konsumsi pangan masyarakat.
“Nanti setelah Januari, Bapak Ibu akan menerima lagi Februari, Maret, setuju? Setelah Maret akan ditambah lagi April Mei Juni. Kenapa bantuan beras ini kita berikan? Karena memang di seluruh dunia, di semua negara itu, harga berasnya terkerek naik, semuanya naik,” kata Presiden Jokowi saat berpidato di depan 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Perum Bulog Purwomartani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (29/1/2024).
Presiden Jokowi mengatakan, adanya kegagalan panen yang dipengaruhi oleh perubahan iklim menurunkan produksi pangan. “Tidak hanya di negara kita. Dulu negara-negara yang biasanya kita bisa beli, sekarang mereka stop, tahun yang lalu stop, tidak menjual berasnya lagi, karena dipakai sendiri di negara masing-masing,” lanjut Presiden.
Kepala Negara menyampaikan kunci penekan harga beras terletak pada peningkatan produktivitas petani dalam negeri. Sembari mewujudkan itu, bantuan pangan beras dihadirkan agar masyarakat dapat lebih terbantu.
“Saya selalu menekankan kepada para petani, agar produktivitas kita tahun ini bisa ditingkatkan, sehingga (bisa) menekan harga untuk (tidak) naik lagi. Karena kalau produktivitas padi kita turun seperti tahun kemarin, harga pasti otomatis naik, karena suplainya tidak cukup, otomatis harga pasti naik dan itu kejadian di semua negara,” papar RI-1.
“Oleh sebab itu, rakyat kita bantu dengan bantuan beras 10 kg. Ini kita berikan kepada hampir 22 juta penerima manfaat seperti Bapak Ibu semuanya. 22 juta rumah tangga kita berikan. Jadi tujuannya kenapa ada bantuan ini? karena hampir di semua negara, harga beras itu naik, tidak hanya di Indonesia. Yang paling penting Bapak Ibu Januari Februari Maret April Mei Juni diberikan bantuan. Sementara sampai Juni. Nanti kalau APBN kita hitung-hitung (cukup), bisa dilanjutkan lag,” ucap Presiden.
Selama kunjungan Kepala Negara hari ini, turut hadir Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa, dan Direktur Human Capital Perum Bulog Purnomo Sinar Hadi.
Selepas mendampingi kunjungan kerja presiden ke-7 RI hari ini, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa pihaknya telah diinstruksikan agar terus memastikan ketersediaan stok pangan strategis. Penderasan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke berbagai lini pasar juga diminta disegerakan agar masyarakat dapat kian mudah memperolehnya.
“Jadi Bapak Presiden sekali lagi memastikan seluruh stok yang ada di semua daerah, itu ada stok beras. Hari ini di Purwomartani ini juga sama. Beliau ingin melihat ketersediaan di setiap gudang Bulog yang ada dan secured,” tutur Arief.
“Kemudian tadi beliau juga menyampaikan agar secepatnya menggelontorkan 200 ribu ton, ini beras komersial juga akan digelontorkan, segera. Kemudian beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) 1,2 juta ton itu juga harus digelontorkan segera,” sambungnya.
Ia menjelaskan penderasan stok CBP penting dipercepat agar dapat berperan sebagai pengganjal ketersediaan pasokan di pasar. Ini akan konsisten dilaksanakan sampai panen raya mendatang.
“Jadi kita punya waktu sekitar 2 bulan ini, (untuk lakukan) mengganjal sampai dengan panen itu, di atas 3,5 juta ton. Ini nanti di bulan maret. BPS (Badan Pusat Statistik) sudah memberikan KSA (Kerangka Sampel Area), di bulan Maret nanti, produksinya 3,5 juta ton. Itu artinya di atas kebutuhan konsumsi nasional beras sebulan yang 2,5 juta ton,” ungkap Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.
“Kemudian mumpung sekarang kesempatannya pas, beras impor ini akan di-stop saat panen raya. Dimana Bulog sudah siap dengan stok di atas 1 juta ton. Kemudian (nanti) ditambah untuk membantu petani menyerap (produksi dalam negeri), sehingga petani harganya bisa tetap baik seperti hari ini,” lanjutnya.
“Lalu untuk total penerima bantuan pangan beras, seperti yang Bapak Presiden sampaikan total 22 juta KPM. Datanya by name by address by picture, itu dari teman-teman Kemenko PMK. NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai basisnya. Kemudian yang membantu untuk mendistribusikan salah satunya adalah PT Pos Indonesia. Jadi ini akan sangat bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengutarakan apresiasinya terhadap pelaksanaan program bantuan pangan beras. “Saya kira pada kondisi seperti ini, perlu ya. Karena bagaimanapun harga itu naik terus. Saya kira bantuan seperti ini, jadi sesuatu yang penting untuk membantu potensi kemampuan biaya yang terbatas bagi mereka yang mendapatkan bantuan,” ucapnya.