Presiden Joko Widodo secara kontinu meninjau penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua bersama Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi. Bantuan pangan beras yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya berpendapatan rendah ini, oleh Kepala Negara telah diputuskan akan terus dilanjutkan sampai Juni di tahun mendatang.
“Pada April Mei Juni kita berikan (bantuan pangan beras) 10 kg 10 kg 10 kg, sudah diterima? Kemudian September Oktober November, 10 kg 10 kg 10 kg, sudah diterima? Benar? Kemudian kita tambahin lagi yang Desember sekali, setuju? (Jadi) tambah Desember 10 kg lagi,” ucap Presiden saat menyapa warga Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis (9/11/2023).
“Dan nanti di Januari Februari Maret (2024) akan ditambah lagi 10 kg 10 kg 10 kg, setuju tidak? (Mari) kita berdoa bersama-sama agar tahun depan APBN kita baik, anggaran kita baik, sehingga nantinya (bantuan) ini bisa berlanjut setelah Januari Februari Maret (2024),” pungkas Presiden Jokowi.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi yang mendampingi Presiden hari ini, menuturkan pihaknya bersama Perum Bulog senantiasa berfokus pada penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dipergunakan untuk bantuan pangan beras tersebut.
“Bulog ini ditugaskan menyiapkan beras kualitas medium, tapi yang disalurkan sebagai bantuan pangan beras adalah beras kualitas premium. Total KPM (Keluarga Penerima Manfaat) se-Indonesia 21,5 juta untuk tahun ini, tapi tahun depan nambah menjadi 22 juta. Kalau ada saudara atau tetangga yang belum termasuk, bisa dilaporkan ke RT/RW, karena data KPM ini selalu kita mutakhirkan,” papar Arief di depan KPM yang hadir di Lapangan Sahate Purwakarta.
“Kami bahu membahu dengan Bulog terus menguatkan stok CBP, baik yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun pengadaan dari luar. Kalkulasi kebutuhan untuk bantuan pangan beras tahun depan, itu 660.122 kg untuk selama 3 bulan. Jumlah penerima bantuan pangan beras tahun depan sampai 22.004.077 KPM,” jelas Arief.
“Sekali lagi, perpanjangan bantuan ini murni merupakan perhatian pemerintah kepada masyarakat desil 1, 2, dan 3 yang paling memerlukan bantuan pangan. Demi bantuan pangan beras ini pemerintah mengeluarkan Rp 8 triliun untuk 3 bulan. Terlebih ada kemungkinan masa tanam padi ada kemunduran waktu,” sambungnya.
Sumber penguatan stok CBP dikatakan Arief idealnya berasal dari produksi dalam negeri. Akan tetapi demi terwujudnya ketersediaan dan stabilitasi pangan nasional, pengadaan dari negara mitra juga diperlukan. Tentunya ini harus melalui importasi yang terukur dan tidak mengakibatkan harga petani menjadi terpuruk.
“Paling baik itu CBP berasal dari produksi dalam negeri karena dampak ekonominya pun terjadi disini pula. Kalau bersumber dari produksi luar, ya roda ekonominya bergeraknya diluar. Jadi yang paling benar itu produksi dalam negeri terus ditingkatkan. Tapi tugas dari Bapak Presiden ke NFA adalah menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga,” beber Arief.
“Kalau ditanya senang impor atau tidak, tentu tidak senang. 2 juta ton kalau berasal dari petani kita, tentu petani makin happy. Maka dari itu, importasi yang kita lakukan adalah importasi yang terukur. Ini terbukti dengan harga di petani tetap terjaga baik sampai hari ini,” tandasnya.
Pada kegiatan penyaluran bantuan pangan beras hari ini yang ditinjau langsung Presiden, total sejumlah 996 KPM berasal dari Kecamatan Jatiluhur dan Purwakarta. Sampai 7 November, realisasi penyaluran bantuan pangan beras di Provinsi Jawa Barat telah menyentuh 97.913.710 kg atau 76,10 persen dari total alokasi 128.670.720 kg.
Selanjutnya realisasi bantuan pangan beras secara nasional per 7 November, telah mencapai 73,38 persen atau 467.518.860 kg dari total 637.121.310 kg. Ini masih akan terus dilanjutkan sampai Desember.
Sementara pergerakan harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) terus mengalami tren depresiasi. Pada 1 Oktober harga beras medium (IR 64 III) berada di angka Rp 11.331 per kg. Ini mengalami penurunan 338 poin pada harga per 7 November yang tercatat berada di Rp10.993 per kg dengan jumlah stok beras sebesar 32.795 ton.
Pantauan harga beras di tingkat konsumen sesuai Panel Harga Pangan NFA, juga mulai terlihat tren penurunan harga beras. Pada 1 Oktober tercatat harga rata-rata semua provinsi untuk beras medium berada di angka Rp 13.220 per kg. Ini mengalami depresiasi 40 poin pada 8 November menjadi Rp 13.180 per kg.
Dalam kegiatan RI-1 di Purwakarta ini turut hadir mendampingi antara lain Penjabat (Pj) Jawa Barat Bey Machmudin, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa, dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.