KUNINGAN – Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem pangan khususnya di wilayah Jawa Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sinergi dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Perusahaan BUMN diantaranya PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Sebagai Induk Klaster Pangan, Perum Perhutani, PTPN VIII.
FGD dipimpin secara langsung oleh Menteri KLHK, Siti Nurbaya,M.Sc mengulas mengenai Perhutanan Sosial, penanganan kemiskinan melalui pemanfaatan kawasan hutan dan perkebunan serta pembahasan Kemitraan bersama masyarakat.
Menteri Siti Nurbaya mengatakan dalam rangka menjadikan masyarakat lebih produktif, institusi atau badan hukum harus bisa meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar wilayah hutan sejalan dengan kebijakan pemerintah menata kembali kawasan hutan antara lain mengatur kembali kemitraan bersama masyarakat.
“Terdapat potensi kerja sama untuk meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam melalui Kemitraan dengan Pemerintah Daerah ataupun BUMDes, oleh karenanya dapat membuat aturan – aturan untuk mendukung kerja sama tersebut guna peningkatan pendapatan daerah.”Jelas Menteri LHK Siti Nurbaya. [26/12/2021]
Menanggapi adanya potensi peningkatan Ekosistem pangan melalui Program Kemitraan khususnya di wilayah Jawa Barat, Direktur Utama PT RNI (Persero), Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa RNI akan terus mendorong peningkatan kemitraan dengan Petani lokal di Jawa Barat, salah satunya komoditas tebu sebagai bagian dari upaya swasembada gula di Indonesia.
Lebih lanjut Arief mengatakan sebagai BUMN, RNI mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengkampanyekan dan menggalakan budidaya tebu guna mewujudkan peningkatan produktivitas gula serta memastikan keberpihakan perusahaan kepada petani tebu rakyat dengan melibatkan dalam program-program kemitraan.
“Saat ini sekitar 2000 petani yang tergabung ke dalam 14 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Jawa Barat diantaranya Majalengka dan Indramayu telah menjadi bagian dari program Kemitraan Budidaya Tebu PG Jatitujuh.”jelasnya pada kesempatan hadir FGD bersama KLHK.[26/12/2021]
Dengan adanya kemitraan ini, RNI Group melalui PG Jatitujuh memiliki peran yang semakin semakin strategis. Pasalnya, selain untuk mengamankan rantai pasok bahan baku giling juga dapat meningkatkan perekonomian lokal melalui peningkatan kesejahteraan para petani.
Arief mengatakan, jumlah lahan yang digarap mitra petani terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2019 luas lahan kemitraan tercatat sekitar 1.700 Ha, tahun 2020 naik menjadi sekitar 3.200 Ha, tahun 2021 bertambah menjadi sekitar 3.690 Ha. Di tahun 2022 perusahaan menargetkan penambahan lahan kemitraan menjadi 5.190 Ha.
“Penambahan luasan lahan kemitraan ini menandakan bahwa manfaat ekonomi dari program ini dirasakan secara nyata, sehingga minat masyarakat untuk bergabung semakin besar setiap tahunnya,” ujar Arief.
FGD dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, ST, Drs.H. Sutrisno,SE,M.Si, Jajaran Dirjen KLHK, Kepala Balai Besar Konservasi SDA Jawa Barat, Kepala Balai Perhutanan Sosial Jawa Bali Nusa Tenggara, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XI Yogyakarta, Kepala Balai Taman Nasional Ciremai, Kepala Balai Pengelolaan Cimanuk Citanduy, Pemerintah Daerah diantaranya Bupati Kuningan Bupati Indramayu, Bupati Majalengka dan sejumlah Bupati lainnya dan Kepala Dinas Jawa Barat.
Turut hadir Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur Utama PTPN VIII, Direktur Perhutanan Sosial Perhutani.
Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono turut menyampaikan beberapa hal yang perlu bersama sama diselesaikan terkait isu Pabrik Gula Jati Tujuh dan akan dilanjutkan dalam penyelesaian bersama sama kedepan.