Plt. Menteri Pertanian (Plt Mentan), Arief Prasetyo Adi terus mendorong terbangunnya eksosistem pangan nasional, dengan menghubungkan Kementerian, Lembaga, Asosiasi, BUMN dan legislatif untuk mewujudkan end-to-end process, bahu-membahu memajukan pertanian indonesia, berbasis kesejahteraan petani. Hal tersebut disampaikan Plt Mentan saat melaksanakan panen padi di lookasi Dem Area Pangan PT Sang Hyang Seri desa Ciasem Girang, Kec. Sukamandi, Kab. Subang, Jawa Barat (20/10).
Ekosistem pangan nasional ini bukan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan Asia Tenggara, atau bahkan dunia, dengan skema ekspor setelah cadangan pangan pemerintah tercukupi.
Plt. Mentan juga mendukung penganekaragaman pangan. “Kita itu bukan hanya swasembada satu produk karbo atau protein, tapi beberapa. Diversifikasi pangan. Saya sambung semuanya supaya kita mengerti, bahu membahunya dimana, end-to-end-nya dapat,” jelasnya.
Ditegaskannya, bahwa tidak ada eksklusivitas dari satu kementerian atau lembaga manapun. Saat ini merupakan waktunya gotong-royong meningkatkan produktivitas pertanian, sesuai dengan arahan Presiden.
Sementara Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, menyampaikan bahwa BRIN masuk dalam ekosistem pangan nasional ini di sisi hulu, melalui riset-riset terkait teknologi budidaya dan teknologi pasca panen.
“Karena mata rantai ini yang tidak boleh terputus. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semoga gotong royong ini tidak cuma hari ini saja , tapi berlanjut terus, karena perjalanan masih panjang. Kerja sama tidak bisa seremonial saja, tapi harus kita aplikasikan sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan dan menjadi kekuatan pertanian indonesia,” paparnya.
Kegiatan panen tersebut merupakan kerja sama Badan Pangan Nasional, yang membentuk ekosistem hulu-hilir beras dengan membangun kolaborasi bersama BUMN, seperti ID FOOD dan PT Sang Hyang Seri, serta didukung teknologi produksi rekomendasi Tim BRIN, PT Teknologi Biota, dan MSP-65. Hal ini bertujuan mendukung pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah dan mengatasi ketergantungan impor beras.