Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan kesiapan pemerintah terkait pemenuhan stok pangan tahun 2024. Hal tersebut ditegaskannya saat meninjau Gudang Perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti pada Sabtu (30/12/2023).
“Pemerintah telah menyiapkan skenario pemenuhan stok pangan pokok strategis untuk tahun 2024, antara lain dengan mempercepat penugasan kepada BUMN pangan dalam melakukan proses pengadaan dari luar untuk beberapa komoditas pangan yang memang saat ini terpaksa harus dilakukan importasi,” ujar Arief.
“Penugasan dari Badan Pangan Nasional kepada Bulog untuk pengadaan beras 2024, sebesar 2 juta ton juga sudah kita sampaikan. Kemudian daging kerbau 100 ribu ton juga sudah kita sampaikan,” terang Kepala NFA.
“Agak berbeda dari sebelum-sebelumnya, tahun ini belum berganti tahun, tapi penugasannya sudah selesai semua, jadi ini memang sudah sangat baik. Setelah ini memang masih ada proses lagi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Tapi perintah Bapak Presiden Joko Widodo, semuanya akan masuk lebih cepat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, melalui NFA, pemerintah telah mengeluarkan penugasan untuk beberapa komoditas pangan seperti beras, daging kerbau, dan gula. Penugasan ini dirancang sebelum memasuki tahun baru sebagai bentuk antisipasi terhadap stabilitas pangan di tahun mendatang.
Bersamaan dengan penyiapan tersebut untuk menjaga kontinuitas kestabilan pangan di tahun mendatang, pemerintah juga terus menggelontorkan bantuan pangan sesuai perintah Presiden Joko Widodo.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, bantuan pangan ini terus dijalankan. Ini tidak ada kaitannya dengan politik. Tapi memang bantuan untuk masyarakat yang paling membutuhkan sebanyak 22 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” tegas Arief.
“Kemarin kita baru MoU dengan Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), by name by address sudah ada, tinggal nanti pas di lapangan PT Pos Indonesia agar menerapkan by name by address dan juga by picture, verifikasi dilakukan per orang,” paparnya.
Sebagaimana diketahui pada 29 Desember 2023, NFA dan Kemenko PMK telah sepakat bekerjasama terkait pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai database penerima bantuan pangan beras di tahun 2024 dengan total 22.004.077 KPM. Validitas data P3KE kuat karena merupakan gabungan dari data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, dan data BPJS Ketenagakerjaan serta data PNM (Permodalan Nasional Madani).
Nantinya selama penyaluran bantuan pangan beras yang akan dimulai kembali pada 2 Januari 2024 mendatang, pengkinian database juga akan terus dilakukan. Ini dilaksanakan dalam bentuk verifikasi KPM melalui skema by name, by address, dan by picture serta NIK (Nomor Induk Kependudukan).
“Kita ingin penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024 lebih tepat sasaran, sehingga kita terapkan saat penyerahan bantuan ke KPM nanti, selain by name by address, ditambah lagi by picture dan NIK, jadi tidak mungkin ada salah sasaran,” ungkap Arief.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, dengan penugasan pemerintah tersebut, pihaknya optimis stok pangan di tahun depan aman dan cukup.
“Saya bersama Kepala Badan Pangan Nasional dan Dirut Bulog hari ini meninjau kesiapan Bulog untuk stok beras. Bapak Kepala NFA sudah menugaskan impor 1,6 juta ton untuk tahun 2023 dan ini dalam proses bongkar muat. Untuk 2024, ditugaskan lagi untuk impor lagi 2 juta ton. Memang di dunia juga ternyata sekarang jauh lebih mudah. Jadi kita yakin bahwa stok beras baik untuk awal tahun maupun untuk semester satu tahun 2024, kita siap untuk menghadapi lebaran dan kita ada stok yang memadai,” terangnya.
Untuk komoditas beras, menurut BPS terjadi kemunduran panen 1 hingga 1,5 bulan sehingga pemenuhan kebutuhan nasional sebesar 2,5 juta ton per bulan menjadi perhatian pemerintah. Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Presiden Joko Widodo menetapkan target importasi beras pada tahun 2025 sebesar 2 juta ton.
Dirut Perum Bulog Bayu Krishnamurti mengakui sudah mendapatkan jaminan pasokan dari beberapa negara antara lain Thailand, Pakistan, Myanmar, dan India. Adapun stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog secured di angka 1,6 juta ton.
“Stok Bulog cukup, baik untuk menghadapi pergantian tahun ini, menghadapi ramadhan, menghadapi lebaran, dan sampai dengan semester pertama (2024), sudah secured, itu untuk beras. Demikian juga untuk (stok) lainnya. Jadi kami tegaskan ini cukup untuk memenuhi pasokan cadangan beras. Bulog akan mengatur jadwalnya supaya tidak menumpuk di awal semua,” ujar Bayu.
Ia menambahkan, bahwa Perum Bulog saat ini sudah berhasil menjaga kestabilan beras, namun demikian harga beras memang belum mengalami penurunan signifikan dikarenakan produksi beras mengalami penurunan akibat El Nino, dan juga input produksi mengalami kenaikan seperti harga pupuk, dan juga kenaikan BBM yang berdampak pada produksi maupun distribusi pangan.
“Paling tidak yang dilakukan Bulog sekarang, menjaga agar tidak ada gejolak. Lalu 22 juta KPM, jadi masyarakat kita yang paling membutuhkan itu, terpenuhi kebutuhan berasnya. Mereka tidak harus gelisah masuk ke pasar. Itu sangat membantu menjaga stabilitas,” pungkasnya.