Pembangunan ekosistem pangan nasional mensyaratkan keterpaduan proses dari hulu hingga hilir yang dilakukan dengan sinergi yang kuat bersama-sama dengan stakeholder terkait. Ini demi perwujudan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat.
Kebangkitan pangan nasional dapat diinisiasi berawal dari pembenihan padi yang berkualitas dan diiringi dengan proses lanjutan sampai tercapai hilirisasi yang ideal. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) berupaya mencapai adicita itu dengan merangkul segenap stakeholder yang terkait.
“Kita mau mengembalikan kebangkitan pangan nasional itu dimulai salah satunya dari sektor benih. Jadi benih itu sangat penting. Pak Soeharto itu tahun 1968 sudah menyiapkan pembenihan padi seperti ini. Kita saat ini tinggal melakukan maintenance dan memperbaiki secara konsisten,” ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi saat melakukan panen raya padi di lahan PT Sang Hyang Seri (SHS), Subang, Jawa Barat, pada Rabu (18/9/2024).
“Hari ini Badan Pangan Nasional bersama ID FOOD, SHS, Bulog, dan Pupuk Indonesia. Lalu ada akademisi beserta asosiasi AB2TI, HKTI beserta private sector. Jadi inilah sinergitas pentahelix. Semua terlibat di sini untuk membangun ekosistem pangan yang semakin progresif,” lanjutnya.
Dalam panen raya hari ini memperlihatkan peran yang saling melengkapi kebutuhan dan ketersambungan antar lini. ID FOOD dan SHS mampu mengoptimalkan aset lahannya. Kemudian pemupukan dibantu Pupuk Indonesia yang menggunakan aplikasi teknologi drone. Mesin pemanen oleh CV Sandy Jaya. Setelah panen pun, Perum Bulog siap sedia menyerap untuk penuhi target penyerapan beras dalam negeri.
“Cita-cita kami sebenarnya ingin mengembalikan SHS jadi pusat benih nasional. Di sini ada 3.200 hektar, sehingga sangat potensial untuk terus dikembangkan. Apabila hulu sudah siap secara baik, kita juga perlu siapkan hilirnya dengan ada yang jadi standby buyer. Kemudian ada penangkar di setiap daerah produksi, itu akan sangat menolong,” urai Arief.
Menurut Arief, di sisi hulu, penyiapan benih yang berkualitas untuk menghasilkan produksi yang baik, maka di sisi hilir penyerapan hasil produksi petani menjadi aspek krusial yang harus dipikirkan secara holistik.
Selaras dengan Arief, Direktur Utama PT SHS Adhi Cahyono Nugroho, dalam kesempatan yang sama mengatakan, kerja sama yang dilaksanakan saat ini merupakan piloting yang ke depannya akan terus ditingkatkan. “Dari piloting ini ke depannya kita akan tingkatkan dan fokus ke perbenihan dan meningkatkan fungsi riset. Kita hidupkan lagi SHS sebagai riset perbenihan yang nantinya akan menjadi pusat perbenihan nasional,” ungkapnya.
“Sekarang ini Alhamdulilah kita lakukan banyak transformasi, kita 100 persen offtake. 100 persen pengamanan dan bimtek secara reguler. Kita lakukan juga one day payment. Saya kira ini juga akan bagus diterapkan di tempat yg lain,” tambah Adhi
Guru Besar IPB yang juga Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengungkapkan bahwa kesejahteraan petani harus menjadi fokus utama untuk mendorong peningkatan produksi.
“Kalau dilihat saat ini NTPP yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Kebijakan HPP cukup efektif dalam menopang NTPP selama ini. Harapan kami, saya mengimbau bagaimana mempertahankan NTPP. Kalau itu bisa kita lakukan, petani tersenyum, petani happy, kalau petani happy, mereka pasti akan berusaha dengan keras untuk meningkatkan produksi,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo dengan kebijakan penetapan HPP yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional, mendorong minat petani untuk terus menanam padi.
“Struktur perhitungan (penetapan HPP) yang disampaikan HKTI saat itu diterima Bapanas. Waktu itu kami tuntut biaya produksi harus dihitung dengan benar dan petani minimal menerima 30 persen. HPP terakhir berikan profit kira-kira 20 persen,” tambahnya.
Dalam panen padi ini, turut hadir Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparno beserta Anggota Dewan Pengawas Bulog, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, serta segenap pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama lingkup Badan Pangan Nasional.