BALI – Ketersediaan cadangan pangan nasional menjadi aspek yang sangat penting di tengah ancaman krisis pangan dan tingginya inflasi. Untuk mengamankan hal tersebut diperlukan kordinasi yang baik antara pusat dan daerah serta penguatan peran BUMN, BUMD, hingga BUMDes sebagai operator penyerapan hasil panen agar stok pangan nasional dapat tersedia secara merata hingga ke tingkat desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, saat membuka Workshop Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), di Bali, Senin, (05/09/2022).
Menurutnya, pertemuan ini merupakan salah satu upaya menyamakan persepsi mengenai tata kelola penyelenggaraan cadangan pangan nasional, khususnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dalam mendukung ketersediaan dan stabilisasi pangan Indonesia.
Arief mengatakan, saat ini daerah harus punya cadangan pangannya masing-masing, lengkap dengan skema dan tata kelola pendistribusiannya. “Ini menjadi terobosan karena selam ini cadangan pangan nasional hanya dimiliki oleh Bulog. Dengan pemerintah daerah memiliki cadangan pangan, maka dapat terjadi pemerataan,” ungkapnya.
Arief berpandangan, di tengah dinamika global yang menimbulkan ancaman krisis pangan, di mana saat ini setiap negara berusaha mengamankan cadangan pangannya masing-masing, sudah seharusnya pemetaan dan pendataan cadangan pangan nasional dilakukan secara lebih mendetail dan terencana. Bahkan untuk memastikan pemerataan, pemerintah daerah harus sudah memiliki data pasti mengenai berapa stok dan kebutuhan pangan harian untuk daerahnya.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster dalam keterangannya mengatakan, menyambut baik pelaksanaan Workshop Penguatan CPP yang di gelar di Bali. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam cadangan pangan. Penguatan cadangan pangan ini sejalan dengan visi misi Pemprov.
Mengingat ketersediaan cadangan pangan Pemprov dan Pemkab merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, serta bencana sosial.