Cadangan pangan pemerintah baik di pusat maupun daerah merupakan faktor penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan. Presiden Joko Widodo menegaskan walaupun daerah mengalami surplus pangan, cadangan pangan harus tetap diadakan untuk mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat.
“Sebetulnya di Provinsi Sumbar ini surplus (padi), tapi apapun yang namanya cadangan pangan itu harus ada. Oleh sebab itu, kita liat tadi di gudang Bulog (Sumbar) cadangan pangannya ada.” ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers seusai meninjau Gudang Bulog Rawang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu (25/10/2023).
Untuk itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran dalam rangka intervensi stabilisasi pangan. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, stok CBP di gudang Bulog saat ini cukup sehingga intervensi dalam bentuk bantuan pangan.
“Kita sudah menghitung secara cermat terkait pengadaan beras dalam rangka pemenuhan stok CBP ini, sehingga sesuai arahan Bapak Presiden, saat ini kita bisa menyalurkan bantuan pangan tahap kedua dan terus berproses sehingga dapat membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan pangannya.” ujar Arief yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunker tersebut.
Melalui penyaluran bantuan pangan tersebut, diharapkan dapat menekan kenaikan inflasi khususnya beras sebagai komoditas pangan yang memiliki andil signifikan dalam dinamika inflasi. Adapun realisasi bantuan beras tahap kedua ini dimulai sejak September 2023 lalu dan telah mencapai 402 ribu ton atau 66,85%. Sasaran penerima bantuan adalah masyarakat berpendapatan rendah yang mencapai 21 353 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
Bantuan pangan tahap kedua berupa beras 10 kg tersebut digulirkan dalam tiga bulan yakni September, Oktober, dan November 2023 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melihat signifkannya peran bantuan pangan ini dalam menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa bantuan pangan tersebut akan diperpanjang hingga Desember 2023.
Lebih lanjut Arief menyebut selain pemberian bantuan pangan tersebut, intervensi lain juga terus didorong, antara lain melakukan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang realisasinya telah mencapai 857 ribu ton, baik ke pasar induk, pasar tradisional, hingga ritel modern. Selain itu, NFA bersinergi dengan stakeholder khususnya pemda provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Murah sehingga masyarakat memiliki preferensi untuk berbelanja bahan pangan. Adapun GPM di daerah telah mencapai 1.133 kegiatan GPM yang terdiri dari 257 kegiatan di 35 provinsi dan 876 kegiatan di 332 kabupaten/kota.
Dalam kunjungan kerja Presiden tersebut, turut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah serta Anggota DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade.