Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) mengumpulkan stakeholder pangan dalam Forum Rembug Pangan untuk duduk bersama membahas berbagai isu pangan dan mendapatkan solusi yang efektif dalam memastikan upaya stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan.
“Hari ini melalui forum rembug pangan kita bersama mendengarkan aspirasi dari para pelaku usaha juga dari Dinas urusan pangan di Indonesia yang bersama untuk meningkatkan bagaimana kinerja kita di bidang pangan mulai dari ketersediaan dan stabilisasi. Di depan kita ini tokoh-tokoh pangan nasional dari hulu ke hilir, mereka adalah pejuang pangan yang ada. Ini momentum yang sangat baik bagi kita semua,” ungkap Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam Forum Rembug Pangan, Jumat (15/9/2023) di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Bali.
Arief mengakui jika sejumlah masukan konstruktif dari forum rembug pangan ini sangat diperlukan dalam pembenahan membangun ekosistem pangan dari hulu sampai ke hilir.
“Disini semua ada para tokoh pangan, ada satgas pangan, teman teman dari asosiasi dan Dinas urusan pangan, hari ini kita sambungkan semuanya yang punya tol laut laut, ritel, yang punya produksi ada dan asosiasi juga disini,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Arief menyampaikan perintah Presiden Joko Widodo terkait urusan pangan yang utama untuk menjadi perhatian adalah beras. “Ini perintah presiden yang nomor satu adalah beras. Yang penting ini harus tersedia dan saat ini stok nya cukup 1,5 juta ton, ini harus kita distribusikan segera ke masyarakat. Tolong Bapak Ibu Kepala Dinas di seluruh daerah pastikan 640 ribu ton ini dalam 3 bulan ke depan harus sampai ke masyarakat. Hari ini 1.500 ton dikirim ke pedagang PIBC dan 3.000 ton ke Food Station BUMD Pangan DKI , Satgas Pangan akan bantu awasi untuk penjualannya.” tegasnya.
Hal senada ditegaskan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan I Gusti Ketut Astawa bahwa ketersediaan pangan di Indonesia saat ini masih mencukupi namun secara umum upaya untuk penguatan terus gencar dilakukan dengan menugaskan BUMN dalam rangka penguatan cadangan pangan pemerintah. “Saat ini kondisi yang paling penting adalah terkait ketersediaan ini yang harus kita jaga dan merupakan target utama,” tambah nya.
Sedangkan Asisten Gubernur Bank Indonesia Dwi Pranoto meyakini bahwa Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang diusung oleh Bank Indonesia dengan menggandeng stakeholder terkait merupakan bentuk inovasi dan sinergi yang kuat dalam upaya mengendalikan inflasi pangan. “Tantangan ke depan yang dhadapi adalah untuk jangka pendek menghadapi yang namanya El Nino. Kedua, ketersediaan pasokan, ketiga, kita harus benahi struktural serta masalah efisiensi, produksi, hilirisasi, dan lainnya,” tambah Dwi
“Untuk itu implementasi strategi 4K atau 4 kata kunci yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif sangat penting dalam mengendalikan inflasi. Yang harus kita lakukan, kita bersinergi dalam mengendalikan stabilitas pangan ini,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Umum Perkumpulan Penggiling Padi dan Pengusaha Beras (PERPADI) Sutarto Alimoeso mengatakan bahwa stabilisasi pangan terkait dengan ketersediaan pangan yang harus dipastikan keberadaan nya ada dimana karena jika ini tidak tersedia akan menimbulkan gejolak harga.
“Urusan produksi ini harus kita selesaikan dengan kolaborasi dan sinergi antara petani dan pelaku industri perberasan, peternakan dan komoditas lainnya. Supaya petani tetap mendapatkan keuntungan dengan harga wajar dan harga terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.
Seyogyanya kebutuhan dalam negeri menurutnya harus dipenuhi dari produksi dalam negeri namun jika kurang impor adalah pilihan terakhir dan untuk itu negara harus memiliki stok, ungkapnya.
Dari berbagai masukan dari narasumber dan para pelaku usaha pangan yang hadir disampaikan bahwa kebijakan bantuan pangan dirasakan membantu menjaga harga ayam ras peternak serta fasilitasi lembaga keuangan juga diperlukan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi petani dan peternak.
Selain itu upaya menjaga stabilisasi pasokan dan harga bawang merah perlu didorong melalui revitalisasi sistem resi gudang dan penyerapan bawang merah pada saat over supply oleh pemerintah melalui penugasan kepada BUMN Pangan.
Sedangkan untuk meningkatkan produktivitas cabai harus dilakukan transformasi teknologi pertanian melalui green house sederhana secara masif serta inovasi pengolahan pasca panen seperti cabai kering, cabai bubuk dan lainnya dan juga digitalisasi memperluas pemasaran.
Untuk meningkatkan gairah petani terus bertanam, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan agar pemerintah menjamin penyediaan pupuk, penurunan sewa lahan dan pestisida serta kredit tanpa agunan. Selain itu HKTI juga berharap fungsi penyuluhan dapat dikembalikan dan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dapat dikendalikan.