Upaya pemerintah dalam menjaga dan mengendalikan inflasi, khususnya di sektor pangan, bisa terlihat dari menurunnya inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan inflasi nasional secara tahun ke tahun (y on y) dari 3,00 persen di bulan April 2024 menjadi 2,84 persen di Mei 2024. Sementara secara bulanan (m to m), mengalami deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03 persen.
Di samping itu, tingkat inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) berkontribusi besar terhadap deflasi di angka 0,69 persen dengan andil deflasi sebesar 0,12 persen. Komoditas pangan yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen jenis harga bergejolak antara lain beras, daging ayam ras, tomat, dan cabai rawit.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan secara sinergis bersama kementerian/lembaga melalui berbagai langkah strategis stabilisasi pangan menjadi salah satu kunci terjaganya laju inflasi pada Mei 2024 sesuai target pemerintah di 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Sinergi dan kolaborasi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota serta berbagai stakeholder terkait lainnya, berkontribusi menjaga laju inflasi sehingga tetap terkendali. Kita bisa melihat bentuk komitmen bersama melalui monitoring dan evaluasi rutin setiap minggu bersama Kementerian Dalam Negeri dengan mengumpulkan seluruh Pemda, instansi, dan stakeholder terkait,” ujar Arief dalam keterangannya usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo, pada Senin (3/6/2024) di Istana Negara.
Dikatakannya, NFA terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas pangan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Bukan hanya di aspek hilir yang berkaitan dengan konsumen, pemerintah juga memperhatikan dari sisi hulu yakni bagaimana kesejahteraan produsen dalam hal ini petani peternak. Sebab harga di hulu tentu berkaitan erat dengan stabilitas harga di hilir. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah Nilai Tukar Petani (NTP), dan berdasarkan laporan BPS pada Mei 2024 NTP masih terjaga di atas 100 poin meskipun mengalami penurunan dari bulan sebelumnya,” ujar Arief.
Ia juga menyebut kebijakan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras menjadi salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan harga hulu hilir.
“Ini memang tidak mudah namun menjadi challenge yang harus kita sama-sama dengan menggandeng seluruh stakeholder terkait,” ujar Arief.
Selain itu untuk menjaga stabilitas pangan, NFA juga melakukan berbagai upaya strategis antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah. Selain itu juga penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022.
Dalam pelaksanaan GPM sampai 31 Mei, telah terlaksana 3.881 kali di 401 kabupaten/kota selama kurun Januari hingga Mei. Selanjutnya, realisasi FDP berbagai jenis komoditas telah menyentuh angka 101 ton yang terdiri dari bawang merah 49,2 ton, cabai merah keriting 24,9 ton, daging ayam ras 15 ton, dan beras 12,5 ton.
Pada pelaksanaan bantuan pangan beras tahap kedua per 31 Mei, NFA melalui Perum Bulog telah merealisasikan sebanyak 44,95 persen. Sementara bantuan pangan beras tahap pertama di 99,37 persen.
Arief mengungkapkan pemerintah kembali memperpanjang bantuan pangan beras yang akan digelontorkan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Adanya perpanjangan ini salah satunya disebabkan karena banpang ditengarai berkontribusi secara efektif menahan laju inflasi pangan. Seiring dengan digelontorkannya banpang beras pada awal tahun 2024 hingga saat ini, tren inflasi beras menurut laporan BPS mengalami penurunan, pada Februari beras mengalami inflasi 5,32 persen, Maret turun menjadi 2,06 persen. Beras mengalami deflasi 2,72 persen pada April dan 3,59 persen pada Mei 2024.
Selain itu, Bulog juga telah menderaskan beras program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke tingkat konsumen sebesar 738 ribu ton dari target setahun 1,2 juta ton. Beras SPHP untuk retail modern pun telah mencakup hingga 29 ribu ton.
Terkait hal itu, pemerintah memastikan stok beras Bulog kondisi yang aman dan cukup untuk melaksanakan intervensi melalui penderasan beras SPHP dan penyaluran Bantuan Pangan beras tersebut. Dalam kunjungannya ke Provinsi Riau pada Sabtu (1/6/2024), Presiden Jokowi mengecek langsung stok di gudang Bulog setempat dan meninjau pasar tradisional, serta memastikan stok beras dalam kondisi yang aman dan cukup.
“Jadi biasanya stok Bulog, stok Bulog nasional itu biasanya itu 900 ribu sampai 1,2 juta ton. Per hari ini stok di Bulog sudah 1,8 juta ton. Tersebar di seluruh gudang-gudang Bulog, di kabupaten, kota, dan provinsi,” kata Presiden Jokowi.