Sebagai salah satu langkah persiapan menyerap hasil panen raya, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mulai 3 April 2024 memberlakukan fleksibilitas harga gabah dan beras. Ini dilakukan dalam rangka Perum Bulog menyelenggarakan peningkatan stok beras yang dikelolanya sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Upaya ini perlu diterapkan agar dapat terus menjaga harga yang baik dan wajar di tingkat produsen serta menimbang rata-rata harga di pasar telah berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras sebagaimana Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
Melalui beleid berupa Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 Tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, diharapkan dapat menjadi jaring pengaman bagi produsen gabah dan beras, sehingga harga tidak terlampau turun jauh pada saat panen raya yang sedang akan berlangsung ini.
“Mulai hari ini (3/4/2024) sampai 30 Juni mendatang, kita putuskan adanya fleksibilitas HPP bagi Bulog. Ini agar Bulog dapat meningkatkan stok CBP yang berasal dari produksi dalam negeri, jadi tidak hanya bersumber dari importasi saja,” ucap Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya seusai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Merangin, Jambi, Rabu (3/4/2024).
Fleksibilitas HPP gabah dan beras yang diterapkan bagi Perum Bulog yakni Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang sebelumnya Rp 5.000 per kilogram (kg) difleksibelkan menjadi Rp 6.000 per kg. Selanjutnya Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog yang sebelumnya Rp 6.300 per kg mengalami fleksibilitas menjadi Rp 7.400 per kg. Sementara HPP beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen yang sebelumnya Rp 9.950 per kg difleksibelkan menjadi Rp 11.000 per kg.
“Tentu dengan adanya fleksibilitas harga bagi Bulog ini akan menjadi safety net bagi para sedulur petani, agar harga dapat terjaga dengan baik. Tatkala produksi kian meningkat, tentu akan mempengaruhi harga. Bapak Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan bahwa saat panen raya padi, harga di tingkat petani tidak boleh jatuh terlalu dalam, sehingga pemerintah hadir memastikan itu bersama Perum Bulog yang telah kita tugaskan untuk menyerap produksi dalam negeri sebagai stok CBP,” terangnya.
Terkait proyeksi panen, sebagaimana Kerangka Sampel Area (KSA) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), potensi luas panen padi di Maret dapat mencapai 1,247 juta hektar atau setara dengan beras sebanyak 3,83 juta ton. Sementara potensi luas panen padi di April, estimasinya maksimal sebesar 1,587 juta hektar atau setara beras 4,90 juta ton. Pada Mei nanti potensi luas panen padi sebesar 1,172 juta hektar atau setara beras 3,35 juta ton. Dengan itu, total produksi beras dari Maret sampai Mei dapat mencapai 12,08 juta ton.
“Panennya sudah banyak dan cukup besar, sehingga harga GKP yang tadinya sempat di atas Rp 8.000 per kg, saat ini sudah mulai menurun. Sekarang tantangan bagi kita adalah bagaimana upaya menjaga harga di tingkat petani, karena sedulur petani kita juga perlu adanya harga pokok produksi ditambah margin yang wajar. Di samping itu, nilai tukar petani terutama tanaman pangan juga harus kita jaga pergerakan indeksnya di tiap bulannya,” pungkas Kepala NFA Arief Prasetyo.
BPS dalam laporan terbarunya, menyampaikan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) secara bulanan di Maret 2024 yang disebutkan mengalami penurunan 1,31 persen dibandingkan Februari 2024. NTP di Maret 2024 berada di 119,39 persen. Sementara NTP pada subsektor tanaman pangan (NTPP) Maret 2024 juga mengalami depresiasi 5,01 persen menjadi 114,28 persen.
Akan tetapi inflasi beras di Maret 2024 dikatakan mulai melemah. Secara bulanan, inflasi beras di Maret 2024 tercatat berada di 2,06 persen dan ini menurun dibandingkan Februari 2024 yang berada di 5,32 persen.