Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan sebagai penyangga ketahanan pangan daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan harga pangan di seluruh daerah. Optimalisasi peranan BUMD ini diharapkan dapat membuat inflasi lebih terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, peran BUMD pangan dalam pengendalian inflasi di suatu daerah, terutama inflasi komponen bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan sangat membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi. Oleh karena itu, BUMD harus didukung untuk berperan lebih dalam ekosistem pangan nasional.
“Peran BUMD dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan nasional dapat menjadi offtaker hasil pertanian atau melakukan bussiness to bussiness dengan BUMD lain maupun sektor private dalam melaksanakan pengadaan ketersediaan pangan daerah dengan memobilisasi pangan dari daerah lain. Ini penting dalam menyangga ketahanan pangan daerah,” ungkap Arief dalam acara Penghargaan BUMD Awards dan Rapat Koordinasi BUMD Seluruh Indonesia Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Jumat, 29 September 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta.
Melalui momentum apresiasi terhadap BUMD ini Badan Pangan Nasional mengingatkan Pemda untuk dapat meningkatkan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah guna menekan kenaikan harga pangan dan angka inflasi.
“Ini merupakan saat yang tepat untuk BUMD dapat memiliki peran besar dalam meningkatkan ketersediaan dan pasokan pangan di daerahnya masing-masing,” imbuhnya.
Pada Agustus 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komponen bahan makanan mengalami inflasi sebesar 3,51% (y-on-y) dengan andil sebesar 0,92%. Beras sebagai salah satu komoditas penyumbang utama inflasi terbesar kedua setelah BBM dengan angka 0,41% (y-on-y) dengan andil inflasi sebesar 0,05%.
“Melihat tren angka inflasi pada bulan Agustus 2023 tingkat inflasi Indonesia berada di angka 3,27 persen (y-on-y) dan suku bunga pada angka 5,75%. Dalam hal ini, inflasi Indonesia relatif terkendali dibandingkan negara lain di dunia dan jauh dari potensi resesi,” jelasnya.
Lebih lanjut Arief mengatakan “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi untuk tidak hanya melihat secara makro namun harus diselesaikan secara detail satu demi satu, saya bersama jajaran terus berupaya dengan keras secara detail dalam menjalankan instruksi tersebut dengan tujuan agar angka inflasi terutama pada sektor pangan tetap terjaga,” tegasnya.
Penguatan BUMD ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023 pada Kamis (31/08/2023) di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menginstruksikan jajaran Pemda untuk melakukan pengendalian inflasi dengan dua strategi utama, yaitu mengintegrasikan data stok neraca pangan daerah masing-masing dan mendorong peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan daerah.
“Dua instruksi Bapak Presiden tersebut tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait di daerah termasuk di dalamnya BUMD di sektor pangan yang menjadi penopang dalam menghadirkan tata kelola pangan yang lebih baik,” tutur Arief.
Arief juga mengingatkan dalam tata kelola perusahaan, tentunya penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan komitmen yang harus dipenuhi, agar setiap BUMD memiliki kinerja yang baik sehingga memiliki reputasi dan daya saing yang kuat dan mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan secara berkelanjutan.
“Saya sangat yakin BUMD mampu menjadi salah satu bagian penting dalam pengendalian angka inflasi nasional. Saya tahu betul bagaimana pentingnya peran BUMD dalam menjaga angka inflasi daerah dan nasional,” tutup Arief selaku eks Dirut BUMD DKI Jakarta, Food Station.