JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus melakukan berbagai langkah aksi pengendalian inflasi pangan menjelang Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Diantaranya dengan melakukan penyaluran bantuan pangan, kegiatan pasar murah, dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam “Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kementerian Dalam Negeri”, Senin, (17/4/2023), di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Menurutnya, dalam rangka pengendalian inflasi, khususnya inflasi di sektor pangan, pada bulan April ini NFA telah melakukan sejumlah langkah mitigasi baik yang bersifat rutin maupun program yang baru diluncurkan seperti penyaluran bantuan pangan.
“Pada April ini bersama Bapak Presiden kita telah launching penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan beras. Melalui program ini Perum Bulog ditugaskan untuk menyalurkan bantuan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana masing-masing KPM akan mendapatkan 10 kg beras sebanyak 3 kali selama 3 bulan, yaitu Maret, April, Mei,” jelasnya dalam rapat koordinasi rutin tersebut.
Arief menambahkan, kegiatan bantuan pangan beras ini telah dimulai secara bertahap pada 31 Maret 2023, hingga sampai dengan tanggal 15 April 2023 sudah tersalurkan 111.492 ton beras.
Selain, bantuan pangan beras, Arief mengatakan, NFA juga telah meluncurkan bantuan pangan daging ayam dan telur ayam untuk 1,4 juta Kerluarga Risiko Stunting (KRS). Bantuan ini akan disalurkan selama tiga bulan ke depan mulai April, Mei, dan Juni 2023. Bantuan yang disalurkan terdiri dari daging ayam ukuran 1 ekor karkas sekitar 0,9-1,1 kg dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir.
“Untuk tahap awal sebelum Idulfitri ini bantuan akan disalurkan kepada 78 ribu KRS yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat. Secara keseluruhan, total bantuan akan didistribusikan di 7 provinsi dengan 3 provinsi lainnya yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat,” ujarnya.
Program penyaluran bantuan pangan beras serta telur dan daging ayam tersebut bertujuan untuk menjaga pasokan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilisasi harga pangan baik di tingkat hulu atau produsen maupun di tingkat konsumen. “Program bantuan pangan ini diharapkan dapat menjaga pasokan pangan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi nasional,” ujarnya.
Upaya mitigasi selanjutnya yang rutin dilakukan NFA untuk pengendalian inflasi, yaitu dengan terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan berkolaborasi dengan Pemda, BUMN Pangan dan Asosiasi Produsen Pangan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti mengenai upaya kolaboratif pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi khususnya saat dan setelah HBKN Idulfitri. Ia berharap penguatan kolaborasi dan dukungan dari Kepala Daerah untuk mengendalikan inflasi terus ditingkatkan dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Adapun tingkat inflasi Indonesia di bulan Maret 2023 sebesar 4,97% atau masuk ke dalam 20 besar negara dengan peringkat inflasi terendah dari 181 negara.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, BPS setiap tahun memantau secara umum pola penyumbang inflasi pada Hari Raya Idulfitri. Sejak tahun 2020 hingga 2022 penyumbang andil inflasi pada hari raya Idul Fitri di kompen makanan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, cabai merah dan minyak goreng. Untuk mendukung pendataan dalam rangka kebijakan pengendalian inflasi, BPS akan melaksanakan Sensus Pertanian di bulan Juni 2023 dan akan dilakukan berbagai rangkaian konsultasi publik.
Turut hadir dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tetsebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, dan Sesditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun.