JAKARTA – Pemerintah senantiasa mengedepankan optimalisasi produksi dalam negeri dibanding melakukan importasi. Hal tersebut dalam rangka melindungi ekosistem pangan nasional agar terus bertumbuh dan semakin kuat dengan produktivitas, kesejahteraan petani, dan daya saing produk yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam Focus Group Discussion (FGD) Nagara Institut yang mengusung tema “Pembenahan Kebijakan Pangan Menuju Indonesia Emas”, Kamis, (16/3/2023), di Jakarta. Ia mengatakan, NFA telah menerapkan sejumlah kebijakan dan program untuk memastikan pengelolaan pangan nasional berada di jalur yang tepat diantaranya melalui pembenahan pendataan dengan penerapan sistem satu data pangan yang mengacu kepada Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, NFA juga melakukan penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional Januari-Desember 2023 sebagai landasan kebijakan ketersediaan dan stabilisasi pangan strategis. “Sehingga dalam satu tahun bisa diketahui berapa produksi dan kebutuhannya, jika berlebih berapa surplusnya dan jika kurang berapa defisitnya,” ujar Arief.
“Dengan sitem satu data pangan dan pemantauan secara berkala melalui pronosa neraca pangan, pemerintah benar-benar menghitung kondisi stok dan pasokan pangan, sehingga dapat segera melakukan mitigasi apabila terindikasi defisit. Jadi ketika kebijakan pengadaan dari luar atau ekspor diambil sudah melalui penghitungan yang rasional dan terukur. Dalam penghitungan yang kita lakukan optimalisasi produk dalam negeri adalah prioritas dan importasi selalu menjadi pilihan terakhir,” jelasnya.