Pemerintah Daerah menempati posisi strategis dalam menjaga laju inflasi pangan, mengingat kontribusi beberapa pangan pokok strategis cukup signifikan terhadap inflasi umum dan inflasi di tingkat daerah berdampak pada pengendalian inflasi nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam Rakor Pengendalian Inflasi Pangan Daerah di Kemendagri pada Senin (31/07/2023).
Arief mengatakan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder menjadi kunci dalam pengendalian inflasi nasional. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada sejumlah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima Insentif Fiskal Kinerja Periode Pertama Tahun 2023 atas capaiannya dalam rangka pengendalian inflasi pangan di daerah.
“Ini bentuk sinergi dan kolaborasi kita bersama sehingga kinerja pengendalian inflasi di daerah terus berjalan, dan hari ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai upaya yang telah dilakukan daerah sehingga menerima insentif fiskal, namun kita perlu tetap waspada untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional di tengah ancaman El Nino yang dapat mengganggu produksi pangan,” ujarnya.
Arief mengungkapkan NFA bersinergi dengan Pemda melalui serangkaian langkah aksi pengendalian inflasi pangan antara lain melalui kegiatan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Gerakan Pangan Murah (GPM), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga pemantauan dan monitoring harga pangan. Selain itu, juga dilakukan penyaluran bantuan pangan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dikelola Perum Bulog, dan bantuan Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang dikelola oleh ID FOOD.
Melihat urgensi menjaga daya beli masayrakat dan pengendalian inflasi pangan di akhir tahun 2023, sesuai arahan Presiden, Arief mengungkapkan Badan Pangan Nasional melalui penugasan terhadap Perum Bulog akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras pada bulan Oktober – Desember mendatang.
Arief mengajak seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota bersiap mengantisipasi dampak El Nino yang menurut perkiraan BMKG terjadi pada Agustus hingga Oktober. Untuk itu, ia meminta agar setiap Pemerintah Daerah terus melakukan pemantauan kondisi ketahanan pangan masing-masing, melakukan perhitungan neraca pangan daerah, monitoring harga pangan, serta antisipasi melalui Sistem Peringatan Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG).
“Berbagai langkah tersebut terus kita lakukan bersama Pemda dan seluruh stakeholder terkait pangan, untuk memastikan bahwa stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga. Hasilnya kita bisa lihat bahwa angka inflasi kita masih terjadi di 3,52 persen pada bulan Juni 2023 dan tentu kita berharap ini akan tetap terjaga sesuai dengan target pemerintah tiga persen plus minus satu,” ungkap Arief.
Arief juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berbelanja dengan bijak, sesuai kebutuhan, dan tidak boros pangan. Ia menegaskan perilaku tersebut tidak saja berdampak pada ketahanan pangan, tapi juga pada ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
“Jadi setiap daerah seyogyanya mengkampanyekan stop boros pangan, dan berbelanja bijak sesuai kebutuhan. Tidak perlu panic buying karena kita pastikan kondisi ketersediaan pangan kita aman.” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Arief juga mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri yang secara rutin menggelar Rakor Pengendalian Inflasi Pangan Daerah secara mingguan. Ia menyebut dukungan Kemendagri sangat besar terhadap upaya menjaga ketahanan pangan nasional, salah satunya dalam launching Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional Tahun 2023 yang dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian.
Arief juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang selama ini telah memberikan berbagai dukungan di bidang pangan serta pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Menurutnya keberhasilan pengendalian inflasi dan capaian pertumbuhan ekonomi hingga saat ini tidak lepas dari hasil kerja bersama seluruh pihak.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian menyampaikan 4 variabel yang menjadi indikator keberhasilan daerah dalam kinerja pengendalian inflasi yakni 9 Langkah Upaya Pemda, Tingkat Kepatuhan Laporan Pemda, Tingkat Inflasi Daerah, serta Realisasi Belanja Daerah. Untuk itu, ia mendorong Kepala Daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran berkenaan dengan pangan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Gunakan anggaran Bansos di bidang sosial, pangan, dan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mengcover keterbatasan anggaran yang ada di Bapanas,” ujar Tito.
Adapun dalam Rakor tersebut, Insentif Fiskal Kinerja Periode Pertama diberikan kepada 3 Provinsi dan 30 Kabupaten/Kota yang telah berkinerja baik dalam mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Pemberian insentif dengan total hingga 330 milyar rupiah tersebut bersumber dari Kementerian Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri Dalam Negeri guna memotivasi Pemerintah Daerah dalam menjaga laju inflasi melalui program yang menyasar langsung kepada masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan konflik global berdampak pada kenaikan harga pangan. Fenomena global tersebut masih perlu diwaspadai khususnya untuk pasokan gandum dari Ukraina dan Minyak Sun Flower dari Rusia sehingga kita perlu melakukan upaya-upaya alternatif dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk itu salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah mengendalikan inflasi bahan makanan yang bergejolak atau volatile food baik melalui peningkatan produksi, memperlancar distribusi logistik, hingga penyaluran bantuan pangan.