Menandai digulirkannya penyaluran tahap kedua bantuan pangan (banpang) beras, Presiden Joko Widodo bersama Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi melakukan lawatan ke Alun-alun Kota Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara pada Selasa (14/5/2024). Presiden Jokowi mengemukakan alasan diadakan program banpang beras ini kepada masyarakat yang hadir.
“Insya Allah (banpang) nanti sebentar lagi Mei juga akan di
sampaikan kepada bapak ibu sekalian dan untuk sementara yang 10 kilo ini sampai bulan Juni. Tapi kita berdoa bersama agar nanti APBN ada kelebihan, sehingga bisa diteruskan sampai Desember,” kata Presiden.
“Kenapa (banpang) beras ini diberikan? Karena kita tahu ada kenaikan harga beras, itu terjadi di semua negara yang kenaikannya melebihi kita, karena terjadi kemarau panjang karena El Nino,” jelas Kepala Negara.
Melansir dari publikasi bulanan FAO (The Food and Agriculture Organization) yang baru dirilis pada 13 Mei, FAO memberikan domestic price warnings ke beberapa negara yang mengalami kenaikan harga pangan pada level tertinggi yang bisa berdampak negatif terhadap akses terhadap pangan. Pada kawasan Asia Tenggara, Myanmar dilaporkan mengalami kenaikan harga beras di April 2024 dengan tingkat 44 persen jika dibandingkan puncak harga beras domestiknya pada tahun sebelumnya.
“(Penyebab lainnya) juga karena transportasi, sekarang tidak mudah karena ada perang di Palestina, ada perang juga di Ukraina. Ini yang menyebabkan harga pangan, tidak hanya beras saja, harga gandum naiknya juga tinggi karena ada perang di Ukraina. Waktu saya ke sana, masih punya stok kira-kira 77 juta ton yang tidak bisa dikirim karena urusan perang,” ungkap Kepala Negara.
“Inilah yang menyebabkan kenapa harga harga pangan itu naik. Tapi tidak ada masalah. Di negara kita, Alhamdulillah tergantikan, tersubsidi oleh bantuan beras 10 kilo ini. Ini patut disyukuri, coba dibaca-baca di semua negara sekarang berada pada kesulitan karena kenaikan harga pangan,” tandasnya.
Senada dengan maklumat Presiden Jokowi itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menerangkan banpang beras adalah salah satu instrumen yang dikerjakan pemerintah dalam menciptakan keseimbangan hulu sampai hilir. Di samping itu juga mendukung pengendalian inflasi.
“Pemerintah itu harus membuat balance antara hulu sampai hilir. Kita juga sadar bahwa apapun yang diputuskan sebenarnya tidak bisa membuat semua pihak happy. Tetapi at least, pemerintah itu hadir dalam menjaga petani sekaligus juga menjaga konsumen. Program intervensi seperti banpang diiringi dengan penggelontoran beras program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke pasar dan operasi pasar murah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), menjadi kiat permanen yang dikerjakan pemerintah,” kata Arief.
“Setiap bulan beras 10 kilogram (kg) per keluarga dengan total 22 juta keluarga masyarakat berpenghasilan rendah se-Indonesia, sehingga itu memang merupakan saudara kita yang perlu dibantu. Kemudian kalau kalangan yang menengah, kita adakan GPM. Ini sangat masif dikerjakan di seluruh daerah. Berbagai program intervensi dari pemerintah telah terbukti mampu menjadikan beberapa komoditas pangan meredam inflasi di April 2024,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, di April 2024 tingkat inflasi yang berasal dari komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,31 persen dengan andil deflasi sebesar 0,05 persen. Di komponen kategori ini didominasi oleh komoditas pangan antara lain cabai merah, beras, telur ayam ras, dan cabai rawit.
Komoditas beras sendiri pada April 2024 mengalami inflasi bulanan sampai minus 2,72 persen. Pencapaian positif ini cukup signifikan apabila dibandingkan pada inflasi beras di Februari 2024 yang kala itu tercatat di 5,32 persen.
Pada penyaluran banpang beras hari ini turut dihadiri antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Agus Subianto, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, Pj Bupati Kolaka Utara Sukanto Toding, dan Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto.