Dinamika kondisi perberasan nasional menjadi salah satu konsentrasi pemerintah. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya bersama kementerian lembaga yang terkait telah diberikan arahan Presiden Joko Widodo untuk bergerak cepat mengatasi kondisi perberasan nasional hari ini.
“Badan Pangan Nasional tadi bersama Bapak Presiden, ada Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Dirut Bulog, tadi pagi-pagi sekali dipanggil dari Istana ya, untuk membahas kondisi perberasan hari ini. Saya pastikan beras hari ini cukup, sekali lagi beras hari ini cukup. Pembatasan di ritel demi itu pemerataan,” ujar Arief ketika ditemui di Kantor PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta, Senin (12/2/2024).
“Kita pun terus mempersiapkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Karena kalau Bulog tidak memiliki CPP, terjadi hal seperti ini sangat bahaya. Jadi saya tegaskan hari ini, stok pemerintah cukup. Pembatasan pembelian ini dari dulu dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun lalu. Kenapa dibatasi 2 pak total 10 kilogram (kg)? Itu supaya distribusinya merata. Kalau di rumah tangga berasnya 5-10 kg, itu tentunya sudah cukup,” sambungnya.
Untuk diketahui, sejak Oktober 2023, pembatasan pembelian beras di pasar ritel telah diinisiasi, terutama pada pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ini agar mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan memastikan masyarakat secara luas tidak belanja beras berlebihan melebihi kebutuhan normal.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi melanjutkan pihaknya bersama semua stakeholder pangan akan segera menggelontorkan beras ke berbagai lini pasar. Ini merupakan perintah dari Presiden Jokowi agar masyarakat kembali bisa berbelanja beras dengan tenang dan bijak sesuai kebutuhan.
“Untuk itu, Bapak Presiden tadi telah memerintahkan agar semuanya tolong di konversi ke beras 5 kg, lalu segera kirim ke pasar tradisional, pasar ritel modern. Saya juga diperintah untuk membereskan yang Cipinang ini, karena disini stoknya banyak tetapi di pasar ritel modern sedikit. Jadi semua elemen ekosistem beras nasional, mulai dari penggiling padi, pedagang termasuk ritel, BUMN, dan BUMD, kita akan cetak ke 5 kg, kita akan percepat,” paparnya.
“Sekarang yang kita percepat adalah cetak beras kemasan 5 kg lalu kirim ke pasar, itu saja sederhana, baik SPHP dan komersial. Komersialnya nanti Food Station, SPHP itu Bulog. Untuk yang komersial akan dikerjakan oleh Food Station bersama penggiling padi yang lain. Lalu untuk SPHP, nanti Bulog juga dibantu oleh teman-teman yang punya rebagging (pengemasan ulang),” lanjutnya.
“Kemudian beras komersial sudah disiapkan total 200 ribu ton. Khusus untuk Jakarta, sesuai permintaan dari Bapak Pj Gubernur DKI Jakarta dan Dirut Food Station, diberikan 50 ribu ton. Jadi silahkan Bapak Dirut Food Station menyiapkan beras komersial untuk dikirimkan ke seluruh modern market yang ada di Jabodetabek. Bulog juga akan menyiapkan distribusi beras dari pelabuhan langsung ke Food Station. Ini tidak boleh ditunda lama-lama,” tandas Arief.
Untuk realisasi secara nasional, penyaluran beras SPHP sampai 7 Februari, telah mencapai 202.952.870 kg dengan wilayah penyaluran terbesar ada di Kantor Wilayah DKI Jakarta & Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Program intervensi pemerintah terhadap Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sejak tahun lalu juga terus dilanjutkan di tahun ini. Setelah dilaksanakan itu, tren harga beras medium (IR 64 III) di PIBC mulai menurun secara gradual. Per 9 Februari, harga beras medium (IR 64 III) yang tercatat di PIBC adalah Rp10.655 per kg dengan stok beras total mencapai 34.590 ton.
“Sekarang challenge-nya bukan di offtake, tapi di produksi. Ini karena kemarin ada keterlambatan tanam akibat climate change. Ini nanti kita sesuaikan terutama harga dari Bulog kita agak turunkan sedikit, teman-teman disini juga turunkan sedikit. Nanti saya minta 1-2 bulan ini menurunkan harga marginnya juga. Jadi semua punya margin, marginnya dikurangi tapi tidak rugi. Ini demi merah putih,” urai Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.
“Jadi apa yang dilakukan Badan Pangan Nasional adalah memberikan keseimbangan antara hulu, tengah, dan hilir. Khusus untuk yang hilir, karena harganya tinggi, ini kita lagi bahas dan siapkan segera. Kemudian bagi 22 juta masyarakat yang terendah, itu di cover dengan bantuan pangan beras, gratis 10 kg. Ini bukti pemerintah fair,” sambungnya.
“Bantuan pangan beras ini sedikit banyak akan mempengaruhi tarikan dari (permintaan beras) ritel. Bayangkan 22 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) kalau misalnya harus makan besok, kemudian harus cari di mana, itu kan pasti akan menarik. Nah kalau itu dimasukkan lagi (bantuan pangan beras), mudah-mudahan akan membantu ya,” pungkas Arief.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menambahkan kebijakan pembatasan pembelian beras memang demi pemerataan dan hanya untuk konsumsi rumah tangga. Pihaknya akan segera menyalurkan beras 1.000 ton dengan harga jual Rp 13.900 per kg.
“Jadi karena memang di ritel itu tadi dikatakan ini kan untuk konsumsi, jadi memang kita buat (untuk) pemerataannya. Ini sudah dari beberapa waktu lalu, hanya untuk konsumsi rumah tangga saja. Kita akan jagain. (Beras) yang komersial ada di Jabodetabek ya, besok Insya Allah dikirimkan kurang lebih 1.000 ton yang itu harga jualnya adalah Rp 13.900 untuk masyarakat,” jelas Pamrihadi.
“(Prosesnya) bertahap (dari) 50 ribu ton dari Bulog. Terus kemudian kalau Food Station itu kan mengemas sekaligus me-mixing dengan produk lokal. Stok saat ini (PIBC) ada 34 ribu ton dengan minimum stoknya adalah 30 ribu ton. Jadi saat ini (stok beras PIBC) ada di atas rata-rata normal,” terangnya.