Membangun ekosistem pangan pertanian terintegrasi hulu hilir meniscayakan keterlibatan petani sebagai aktor utama dalam produksi pangan. Oleh karena itu, kesejahteraan petani penting menjadi perhatian di tengah tantangan ketahanan pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, salah satu tantangan dalam peningkatan kesejahteraan para aktor produksi pangan tersebut adalah bagaimana jaminan hasil produksinya dapat diserap dengan baik.
“Salah satu upaya deradikalisasi adalah bagaimana aspek kesejahteraan ini diperhatikan. Artinya apakah pertanian kita bisa memberikan jaminan kepada petani bahwa mereka mendapat keuntungan dari usaha tani. Karena itu, Bapak Presiden Joko Widodo memberi amanah kepada kami untuk mendorong terbangunnya ekosistem di bidang pangan,” ujar Arief dalam sambutannya pada ‘Program Pelatihan Pertanian Dalam Rangka Deradikalisasi Bagi Warga Binaan Densus 88 Anti Teror Polri’ di Kampung Sriwijaya Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu (06/01/2024).
“Salah satu tantangan dari aspek ini adalah kesiapan offtaker hasil pertanian. Ini yang kita desain sedemikian rupa, pemerintah sudah menyiapkan instrumen hukumnya yaitu Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 125 tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Kita siapkan BUMN pangan sebagai standby buyer, sehingga hasil produk petani bisa terserap dengan baik,” tambahnya.
Untuk menyerap dengan hasil baik tersebut, Arief mengatakan ada dua aspek yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa petani perlu menanam sesuai kebutuhan pasar. Kedua adalah penyediaan faktor-faktor pendukung produksi yang mesti dapat berjalan dengan baik.
“Yang kita bangun hari ini mesti end to end. Gak bisa sepotong-potong. Kalau bicara hari ini, hari ini adalah hulu. Ke depan saya ingin tekankan, apa yang kita tanam adalah apa yang diperlukan oleh market. Jadi tidak ada lagi kejadian membuang-buang hasil panen karena tidak terserap pasar,” ungkapnya.
“Aspek kedua yang juga tidak kalah penting adalah memastikan input produksi seperti pupuk, benih, air, alsintan (alat dan mesin pertanian) benar-benar dapat berjalan dengan baik. Ini tentu kita dukung kementerian teknis dalam mewujudkannya,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, BUMN pangan dalam upaya menyerap hasil produk petani nasional, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan besaran subsidi bunga dalam rangka penyelenggaraan CPP. Subsidi bunga ini diberikan kepada Perum Bulog dan ID FOOD sebagai BUMN pangan yang ditugaskan oleh NFA dalam memperkuat stok CPP.
Kisaran besaran subsidi bunga pinjaman yang ditetapkan antara 3 sampai 4,5 persen. Ini dapat dilaksanakan melalui 2 skema, yakni skema dengan penjaminan dari pemerintah dan skema tanpa penjaminan. Plafon pinjaman hingga Rp 28,7 triliun merupakan pinjaman yang dapat diajukan oleh BUMN pangan guna mendapatkan fasilitas subsidi bunga dari pemerintah.
“Dengan adanya kebijakan pembiayaan seperti ini kepada BUMN pangan, kita ingin agar sedulur petani bisa tenang dan fokus untuk tingkatkan produksi dalam negeri, karena nanti hasilnya kita serap dengan harga yang baik. CPP yang kuat tentu kita perlukan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah,” ucap Kepala NFA Arief Prasetyo.
Sementara itu, Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror Polri Brigjen Pol I Made Astawa mengatakan, upaya deradikalisasi ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait, antara lain Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Institut Satmakura Lampung, dan pihak terkait lainnya.
“Para eks napiter (Narapidana Terorisme) ini kita bina dan juga diasimilasikan ke dalam kelompok tani. (Selanjutnya) dibina oleh penyuluh pertanian. Menurut kami ini sangat baik dan kami harap menjadi trigger bagi masyarakat, khususnya warga binaan untuk (dapat) kembali ke tengah masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Pembina institut Satmakura Lampung Muchtar Sani mengungkapkan niat awalnya dalam melakukan pelatihan bagi para napiter ini adalah keyakinan bahwa sesama anak bangsa tentunya sama-sama berharap menginginkan yang terbaik dalam hidupnya.
“Selama ini mereka mendapat informasi yang keliru. (Menjadi) tanggung jawab kita (untuk) mengembalikan ke (arah) yang benar. Salah satu persoalan utama adalah masalah ekonomi. Karena itu, ini merupakan pembekalan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagaimana layaknya warga yang baik,” ungkapnya.
Pada tahap awal napiter tersebut mengelola lahan seluas 4,3 hektar dengan padi sebagai komoditas utama. Beberapa komoditas lain yang juga ditanam seperti melon, kangkung, cabai, tomat, dan terang. Adapun total keseluruhan lahan di kawasan yang dikelola oleh Institut Satmakura mencapai 80 hektar.