JAKARTA – Pemerintah hari ini mulai melakukan pendistribusian bantuan pangan beras secara serentak di seluruh provinsi. Penyaluran serentak bagi 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut ditandai dengan “Launching Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023”, dalam peluncuran tersebut dilakukan pelepasan sejumlah armada truk container yang memuat bantuan pangan oleh Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, di Kantor Bulog Kanwil DKI Jakarta-Banten, Jakarta, Kamis, (6/4/2023).
“Peluncuran hari ini menjadi penanda pendistribusian bantuan pangan beras mulai dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi. Sebelumnya pendistribusian bantuan pangan ini sudah dilakukan secara bertahap pada akhir Maret 2023 lalu di provinsi Sumatera Selatan-Bangka Belitung, Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat, DI Yogyakarta, dan Papua-Papua Barat,” ujar Arief.
Menurut Arief, saat ini stok beras untuk bantuan pangan sudah siap seluruhnya di gudang Bulog di setiap Kantor Wilayah. Ia juga memastikan kualitas beras yang didistribusikan merupakan beras baru dengan mutu dan kualitas yang baik. “Saat ini stok dan pengemasan sudah siap. Kita juga pastikan beras yang kita salurkan ini beras baru dengan kualitas yang baik. Teman-teman bisa cek langsung,” ungkapnya.
Arief menyampaikan, selain kualitas beras, akurasi dan ketepatan waktu dalam pendistribusian juga menjadi salah satu konsen utama. Ia meyakini, melalui kerja sama antara Bulog dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan mitra logistik lainnya, pendistribusan akan berjalan dan terlaksana sesuai sasaran.
“Penyaluran kepada 21,3 juta KPM tersebut berdasarkan data dari Kementerian Sosial, di mana data yang kita pegang telah tersusun by name dan by address, sehingga bantuan pangan bisa langsung disampaikan ke alamat masing-masing penerima. Teman-teman di PT Pos ini juga punya sistem digitalisasi yang baik, sehingga bisa kita cek barang ini sudah sampai di mana dan ke mana, dengan begitu bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Adapun melalui program bantuan pangan beras ini Bulog akan menyalurkan stok CBP kepada 21,3 juta KPM selama 3 bulan dari Maret, April, sampai Mei 2023, di mana masing-masing KPM akan mendapatkan 10 kg beras per bulannya. Arief menjelaskan, bantuan pangan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi.
“Jadi ini dari Bapak Presiden yang menugaskan kami untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan. Ini menunjukan bahwa pemerintah sangat konsen terhadap masyarakat. Selain BLT atau bantuan langsung tunai ada bantuan pangan beras Bulog, kemudian ada juga SPHP, semuanya ter-cover. Sehingga diharapkan 3 bulan ke depan saudara-saudara kita di Indonesia, sekitar 21,3 juta KPM ini akan merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Sejalan dengan Arief, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, pelaksanaan program bantuan pangan ini telah dimulai sejak Maret 2023 dan saat ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. “Penyaluran ini merupakan salah satu bentuk penugasan yang diberikan kepada Bulog sebagain operator dari Badan Pangan Nasional. Penugasan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi tingkat Menteri/Lembaga pada 2 Maret 2023,” ujarnya.
Ia mengatakan, dalam program ini Bulog telah menyediakan stok beras untuk kebutuhan penyaluran bantuan selama 3 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan Mei 2023. “Pengalokasian tersebut telah disiapkan untuk melayani kebutuhan penyaluran beras kepada 21,3 juta KPM sesuai dengan data dari Kementerian Sosial, sehingga pendistribusian perbulannya dibutuhkan sebanyak 213 ribu ton atau untuk 3 bulan sebanyak sebanyak 640 ribu ton,” paparnya.
Ia menambahkan, dalam pendistribusiannya Bulog melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero), PT Jasa Prima Logistik (JPL), dan PT DNR. “Untuk pendistribusian sesuai dengan penunjukan wilayah masing-masing. Kita menggandeng tiga perusahaan suapaya mudah, terkendali, dan bisa menjangkau sampai ke daerah terluar. Kita harapannya kecepatan dan ketepatan, jadi nanti tidak ada lagi beras yang terlambat diterima apalagi salah sasaran, karena kita sudah menggunakan data yang benar dan sistem yang terintegrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat sasaran penerima bantuan pangan. Program ini juga dilaksanakan dalam rangka mengurangi kerawanan pangan, kemiskinan, dan gizi buruk, serta mengendalikan dampak inflasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan konsumen.
