Jakarta – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI bersama BUMN Klaster Pangan siap bersinergi dengan Kementerian Agama dalam mendukung kemandirian pangan Pesantren.
Direktur Utama PT RNI (Persero), Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa. kepemilikan lahan Pondok Pesantren yang cukup luas dan didukung SDM yang memadai menjadi potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian. Implementasi konsep dari pesantren, untuk pesantren dan oleh pesantren menjadi keniscayaan untuk dapat mewujudkan kemandirian pangan pesantren.
“Banyak hal yang bisa dilakukan Pesantren, diantaranya adalah kolaborasi dan sinergi dengan mitra dalam pasokan benih, saprotan, teknologi, serta sinergi dalam pemasaran dan distribusi hasil produksi.”Jelas Arief pada kesempatan menghadiri Pesantren Econonic Forum (15/12/2021)
Dalam distribusi komoditas pangan domestik, BUMN Pangan memiliki program Warung Pangan untuk memberdayakan UMKM di hilir dan juga mitra petani di hulu. Program ini diharapkan dapat mempermudah warung- warung UMKM mendapatkan suplai produk dengan harga yang kompetitif. Saat ini, sebanyak 60 ribu Warung UMKM sudah tergabung Warung Pangan, dengan sebaran di Jabodetabek, Bandung, Semarang dan kota besar lainnya.
“Program distribusi komoditas pangan domestik ini tentu menjadi peluang kolaborasi dan kerjasama antara BUMN Pangan dengan Pesantren.”pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap mitra BUMN dan swasta berkolaborasi bersama pemerintah dengan menjadi bapak angkat dalam upaya mengungkit kemandirian ekonomi pondok pesantren di Indonesia.
Harapan ini juga disampaikan Gus Menteri saat membuka Pesantren Economic Forum yang mengusung tema Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren Melalui Kolaborasi Inc.
“Kita berharap kepada mitra BUMN dan swasta mau menjadi bapak angkat dalam mengungkit kemandirian dan ekonomi pondok pesantren. Kalau ini bisa konsisten, saya optimis pada waktunya pondok pesantren akan mampu menjadi penggerak sekaligus daya ungkit bagi ekonomi nasional sebagaimana yang diharapkan Presiden Joko Widodo,” kata Menag di Jakarta, Rabu (15/12/2021).
“Ini memerlukan kolaborasi dengan pengusaha. Forum ini hemat saya adalah berusaha untuk mendekatkan pondok pesantren dan pengusaha. Inysa Allah komitmen kita bersama untuk kemandirian pesantren akan terwujud,” sambung Menag.
Ditambahkan Menag, pesantren mengemban misi utama yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu, fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi.
“Nah dalam forum ini kita akan membahas fungsi pemberdayaan. Pendidikan dan dakwah itu diilustrasikan kolam kecil pesantren dan pemberdayaan ekonomi adalah kolam besarnya. Jangan sampai kita mengharap kolam yang kecil namun kita melupakan kolam besar,” ujar Menag.
Menag pun membandingkan jumlah pesantren di Indonesia yang mencapai 32 ribu dengan salah satu outlet ritel terbesar di Indonesia yang memiliki 20 ribu outlet.
“Kalau 32 ribu outlet bisa dimaksimalkan kita bisa bayangkan efek dan dampak ekonomi yang akan terjadi, bukan hanya pondok pesantren melainkan pelaku usaha dan ekosistem yang ada di dalamnya.” tandas Menag.
Belajar dari pengalaman dan peluang itulah, lanjut Menag, Kementerian Agama menjadikan kemandirian pesantren sebagai program prioritas Kementerian Agama. Diakui Menag program kemandirian pesantren bukanlah sesuatu yang baru atau pertama yang dilakukan.
Menurut Menag, belajar dari banyak hal ini maka bantuan yang diberikan kepada pondok pesantren dalam program kemandirian pesantren akan dikawal dari hulu hingga hilir. Sehingga bisa dirumuskan entitas bisnis apa yang bisa dilakukan pondok pesantren sesuai spesifik masing-masing pondok pesantren.
“Tahun ini ada 105 model kemandirian podok pesantren dan tahun 2024 nanti akan ada 5.000 pondok pesantren yang akan menjadi model penguatan kemandirian ekonomi pesantren. Kita akan berikan modal, pendampingan hingga manajemen pemasaran,” tandas Menag.
